PAREPARE, KARA NEWS — Ungkapan “Jurnalis halal darahnya” yang beredar di ruang publik dan media sosial menuai kecaman dari kalangan pers. Kalimat tersebut dinilai bukan lagi bentuk kritik terhadap pemberitaan, melainkan mengandung ancaman kekerasan terhadap insan pers.
Secara harfiah, frasa “halal darahnya” dipahami sebagai pernyataan bahwa nyawa seseorang boleh diambil. Dalam konteks jurnalistik, ungkapan itu diartikan sebagai pembenaran untuk menyakiti, melukai, bahkan membunuh wartawan yang sedang menjalankan tugasnya.
Sejumlah jurnalis menilai, ujaran tersebut sangat berbahaya karena dapat memicu tindakan kekerasan di lapangan. Mereka menyebut, kekerasan terhadap wartawan kerap didahului oleh ujaran yang merendahkan martabat dan menghilangkan perlindungan terhadap profesi jurnalis.
“Kalau sudah ada kalimat halal darahnya, itu bukan kritik. Itu ancaman. Jurnalis bekerja dilindungi undang-undang, bukan untuk dijadikan target,” ujar salah seorang jurnalis senior di Sulawesi Selatan, Kamis (12/11/2026).
Dari sisi hukum, profesi jurnalis dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam undang-undang tersebut, setiap orang yang dengan sengaja menghalangi, mengintimidasi, atau mengancam wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik dapat dikenakan sanksi pidana.
Selain itu, ancaman kekerasan yang disampaikan secara terbuka, baik secara langsung maupun melalui media sosial, juga dapat dijerat dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama jika menimbulkan rasa takut bagi korban maupun publik.
Pengamat kebebasan pers menilai, ungkapan seperti itu berpotensi menimbulkan efek gentar atau chilling effect bagi wartawan. Jurnalis bisa menjadi takut meliput isu-isu sensitif, melakukan sensor mandiri, atau menghindar dari lokasi liputan demi keselamatan diri.
“Yang dirugikan bukan hanya jurnalis, tapi juga masyarakat. Kalau wartawan takut meliput, informasi yang sampai ke publik menjadi tidak utuh,” kata pengamat tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak yang pertama kali melontarkan ungkapan tersebut, apakah pernyataan itu dimaksudkan sebagai ancaman serius atau sekadar luapan emosi.
Kalangan pers mendesak semua pihak untuk menahan diri dan tidak menggunakan bahasa yang mengarah pada kekerasan. Mereka menegaskan, kritik terhadap pemberitaan adalah hal yang sah dalam demokrasi, namun harus disampaikan tanpa ancaman terhadap keselamatan jiwa wartawan.
Organisasi pers juga mengimbau aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti setiap bentuk ancaman terhadap jurnalis, agar kejadian kekerasan terhadap insan pers tidak terulang di masa mendatang.(Tmr)
About The Author
