LUWU TIMUR SULAWESI SELATAN Media Kara News —
Dugaan praktik pungutan tidak transparan terhadap pedagang di Pasar Lapangan, Kelurahan Tomoni, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, mulai menjadi sorotan. Informasi yang diterima menyebutkan adanya sejumlah oknum yang diduga meminta uang kepada pedagang dengan nominal bervariasi, mulai dari Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, bahkan mencapai Rp15.000 untuk setiap pedagang.
Dalam informasi yang dihimpun, dua orang berinisial atau bernama Awal dan Bron disebut-sebut sebagai pihak yang diduga melakukan penarikan uang kepada pedagang. Sementara itu, nama Rahman alias Ammank, yang disebut sebagai Kepala Lingkungan Kuwarasan II, Kelurahan Tomoni, turut disebut dalam informasi sebagai pihak yang diduga mengoordinir aktivitas pungutan tersebut.
Namun, sejauh ini, peran masing-masing pihak dan dasar kewenangan penarikan uang tersebut masih harus diklarifikasi serta dibuktikan melalui pemeriksaan langsung.
NOMINAL PUNGUTAN BERBEDA-BEDA, DASAR HUKUM DIPERTANYAKAN!
Perbedaan nominal pungutan Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000 hingga Rp15.000 per pedagang menimbulkan pertanyaan serius.
Atas dasar apa penarikan tersebut dilakukan? Apakah nominalnya merupakan tarif retribusi resmi pemerintah daerah? Apakah pedagang menerima karcis atau bukti pembayaran? Dan yang paling penting, ke mana uang tersebut disetorkan?
Pertanyaan ini tidak boleh dibiarkan tanpa jawaban. Setiap pungutan yang mengatasnamakan pelayanan atau pengelolaan pasar harus memiliki dasar hukum, mekanisme yang jelas, serta pertanggungjawaban keuangan yang transparan.
PERBUP LUWU TIMUR NOMOR 31 TAHUN 2025 JADI RUJUKAN PEMERIKSAAN
Sorotan ini juga berkaitan dengan dokumen Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2025 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum dan Tarif Retribusi Jasa Usaha.
Dalam pertimbangan regulasi tersebut ditegaskan bahwa penetapan tarif retribusi harus memperhatikan keadilan, keterjangkauan, dan keberlangsungan pelayanan publik.
Karena itu, pemerintah daerah perlu memeriksa apakah pungutan di Pasar Lapangan Tomoni benar-benar sesuai dengan tarif resmi dan ketentuan yang berlaku.
Jangan sampai ada masyarakat kecil, khususnya pedagang, yang harus membayar pungutan tanpa mengetahui dasar hukum, tujuan, dan pertanggungjawaban uang yang diminta.
LSM DESAK PEMERIKSAAN TERBUKA
LSM Trinusa mendesak Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui dinas yang membidangi pengelolaan pasar agar segera turun melakukan pemeriksaan.
Ada beberapa hal yang harus dijelaskan secara terbuka:
- Apa dasar hukum penarikan uang kepada pedagang di Pasar Lapangan Tomoni?
- Apakah Awal dan Bron memiliki surat tugas atau kewenangan resmi melakukan penarikan?
- Apakah benar Rahman alias Ammank mengoordinir aktivitas pungutan tersebut, dan dalam kapasitas apa?
- Mengapa nominal pungutan disebut bervariasi antara Rp2.000 hingga Rp15.000 per pedagang?
- Apakah uang yang dikumpulkan disetorkan ke kas daerah dan disertai bukti pembayaran resmi?
Aparat Penegak Hukum (APH) juga diminta menindaklanjuti informasi tersebut apabila ditemukan bukti adanya pungutan tanpa dasar hukum atau penyalahgunaan kewenangan.
JANGAN BIARKAN PEDAGANG MENJADI KORBAN PUNGUTAN TANPA KEJELASAN!
Pasar merupakan ruang ekonomi masyarakat kecil. Pengelolaannya harus mengedepankan pelayanan, bukan membebani pedagang dengan penarikan uang yang tidak transparan.
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur harus memberikan penjelasan resmi agar tidak muncul dugaan pembiaran terhadap praktik pungutan yang meresahkan masyarakat.
Awal, Bron, Rahman alias Ammank, pihak pengelola pasar, serta Dinas terkait diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab demi keberimbangan pemberitaan.(Tmr-Darwin Sire)
About The Author
