Media kara news. 16 April 2026 — Upaya memperkuat pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terus didorong melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor.
Hal ini tercermin dalam kegiatan Lokakarya Multistakeholder Forum (MSF) Program Penguatan Pelindungan PMI Berbasis Komunitas yang diselenggarakan di Ebony Room Sae Inn Hotel, Kabupaten Kendal.
Kegiatan ini dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan KP2MI, Riswan, S.STP, M.Si, dan dihadiri oleh berbagai unsur pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan DPRD, organisasi perangkat daerah, lembaga hukum, akademisi, organisasi masyarakat, hingga pemerintah desa dan komunitas lokal.
Dalam arahannya, Riswan menegaskan pentingnya peran Multi-Stakeholder Forum sebagai wadah strategis untuk memperkuat koordinasi, harmonisasi kebijakan, serta konsolidasi program dalam pelindungan dan pemberdayaan PMI.
Ia menyampaikan bahwa penguatan MSF sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Migrasi Aman.“Pendekatan berbasis komunitas menjadi kunci dalam memastikan pelindungan PMI berjalan efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor harus terus diperkuat,” ujarnya.
Lokakarya ini membahas sejumlah agenda penting, di antaranya pemaparan kebijakan migrasi aman, diskusi peran dan fungsi MSF di tingkat daerah, identifikasi tantangan dan peluang pelindungan PMI di Kabupaten Kendal, serta penyusunan rencana tindak lanjut penguatan MSF.
Hasil diskusi menunjukkan adanya kesepahaman bersama mengenai pentingnya penguatan MSF sebagai mekanisme kolaboratif lintas sektor. Para peserta juga menekankan perlunya peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan, penguatan kapasitas komunitas, serta pengembangan strategi advokasi publik yang lebih efektif.
Adapun rencana tindak lanjut yang dihasilkan dalam lokakarya ini meliputi penguatan kelembagaan MSF di tingkat daerah, peningkatan peran pemerintah daerah dalam pelindungan PMI, pengembangan program pemberdayaan berbasis komunitas, serta optimalisasi sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil.
Melalui kegiatan ini, diharapkan pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia, khususnya di Kabupaten Kendal, dapat semakin optimal melalui kolaborasi yang solid dan berkelanjutan antar seluruh pemangku kepentingan.
(Tmr -)
