:
SIDRAP, SULAWESI SELATAN Media Kara News.— Pelaksanaan sejumlah proyek yang menggunakan anggaran APBN Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) menuai sorotan. Kegiatan yang berada di bawah Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Pompengan Jeneberang, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, Kementerian Pekerjaan Umum, diduga minim koordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan.
Foto: Proyek pembangunan jaringan irigasi APBN 2026 di Kabupaten Sidrap yang kini disorot karena diduga minim koordinasi dengan pemerintah desa.
Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar terhadap fungsi koordinasi, pengawasan, serta peran Dinas PSDA Kabupaten Sidrap. Bahkan, sikap Kepala Dinas PSDA Sidrap turut dipertanyakan, seakan-akan tutup mata terhadap persoalan komunikasi dan penyampaian informasi proyek yang berlangsung di wilayah Kabupaten Sidrap.
Sejumlah pemerintah desa dan kelurahan disebut tidak memperoleh penyampaian informasi secara memadai terkait kegiatan proyek yang dilaksanakan di wilayah mereka.
KEPALA DESA: KALAU ADA MASALAH, KAMI YANG JADI SOROTAN
Salah satu kepala desa di Kabupaten Sidrap, yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, mengungkapkan keresahannya terhadap minimnya koordinasi tersebut.
“Alhamdulillah kalau berjalan lancar dan aman. Tapi kalau ada masalah, kami aparat tingkat desa yang menjadi sorotan masyarakat. Sementara rata-rata tidak ada penyampaian kepada tingkat desa dan kelurahan,” ungkapnya.
Pernyataan ini menjadi alarm bagi pihak terkait. Pemerintah desa dan kelurahan merupakan unsur pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Ketika proyek infrastruktur bermasalah, mereka sering kali menjadi pihak pertama yang menerima keluhan warga.
Lantas, di mana fungsi koordinasi dan komunikasi dari instansi yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan tersebut?
KADIS PSDA SIDRAP JANGAN TERKESAN TUTUP MATA
Sorotan kini mengarah kepada Kepala Dinas PSDA Kabupaten Sidrap. Publik mempertanyakan sejauh mana peran dan tanggung jawab dinas tersebut dalam melakukan koordinasi dengan BBWS Pompengan Jeneberang terkait kegiatan proyek sumber daya air yang berada di wilayah Sidrap.
Jangan sampai muncul kesan bahwa Dinas PSDA Sidrap hanya menjadi penonton, sementara proyek-proyek berlangsung tanpa informasi yang memadai kepada pemerintah desa dan kelurahan.
Meski kewenangan proyek APBN tersebut berada pada BBWS Pompengan Jeneberang, koordinasi lintas instansi dan komunikasi dengan pemerintah daerah tetap menjadi hal penting demi menghindari persoalan di lapangan.
Kadis PSDA Sidrap perlu memberikan penjelasan terbuka: apakah mengetahui pelaksanaan proyek-proyek tersebut, bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan, dan apakah pemerintah desa serta kelurahan telah dilibatkan dalam penyampaian informasi?
BBWS POMPENGAN JENEBERANG DIMINTA TRANSPARAN
BBWS Pompengan Jeneberang, khususnya Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Pompengan Jeneberang, juga diminta tidak mengabaikan aspek keterbukaan informasi.
Setiap pekerjaan yang menggunakan uang negara harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penyampaian informasi kepada pemerintah desa dan kelurahan setidaknya mencakup lokasi pekerjaan, jenis kegiatan, pelaksana, jangka waktu pengerjaan, serta mekanisme pengaduan masyarakat.
Jangan sampai ketika pekerjaan berjalan lancar semua pihak diam, tetapi ketika muncul persoalan, pemerintah desa justru menjadi sasaran keluhan dan sorotan warga.
PUBLIK MENUNGGU JAWABAN, BUKAN SEKADAR DIAM
Persoalan ini bukan sekadar masalah administrasi. Ini menyangkut transparansi penggunaan APBN, koordinasi antarinstansi, serta tanggung jawab terhadap masyarakat.
Kadis PSDA Sidrap dan BBWS Pompengan Jeneberang diharapkan segera memberikan klarifikasi agar tidak berkembang menjadi dugaan pembiaran terhadap lemahnya koordinasi proyek.
Ketua DPC LSM TRINUSA SIDRAP Ashadi Kadir menegaskan bahwa penggunaan anggaran negara harus diawasi secara terbuka. Tidak boleh ada pihak yang merasa kebal dari pertanyaan publik.
Jika proyek berjalan sesuai aturan, sampaikan secara terbuka. Jika terdapat kekurangan koordinasi, segera benahi. Jangan biarkan pemerintah desa menjadi pihak yang menanggung dampak dari minimnya komunikasi.(Tmr-Darwin Sire)
.
About The Author
