Media kara news.Pare-pared – Ruang publik Kota Parepare kembali dihangatkan oleh perbincangan mengenai integritas dan independensi aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Sorotan kali ini mengarah kepada seorang oknum aktivis LSM berinisial RK yang selama ini dikenal vokal mengkritik bahkan menyerang berbagai kebijakan mantan Penjabat (Pj) Wali Kota Parepare berinisial AA.
Namun di tengah berbagai kritik yang pernah dilontarkan kepada mantan orang nomor satu di Parepare tersebut, muncul informasi yang memunculkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat.
RK disebut-sebut pernah meminta bantuan dana kepada AA dengan cara mengirimkan nomor rekening bank pribadi untuk menerima transfer dana.
Informasi tersebut diperoleh pada Sabtu, 7 Juni 2026, melalui sambungan telepon dari sumber yang mengaku mengetahui secara langsung hubungan komunikasi antara kedua pihak.
X Menurut keterangan sumber tersebut, permintaan bantuan dana dilakukan dengan mengirimkan nomor rekening bank untuk dilakukan transfer sejumlah uang.
Meski demikian, informasi tersebut masih memerlukan klarifikasi dan konfirmasi dari seluruh pihak terkait guna memperoleh gambaran yang utuh dan berimbang sesuai prinsip-prinsip jurnalistik.
Informasi yang beredar itu sontak menjadi bahan perbincangan di berbagai kalangan. Pasalnya, publik menilai terdapat kontradiksi antara posisi seorang aktivis yang menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah dengan dugaan adanya permintaan bantuan finansial kepada pejabat yang selama ini menjadi sasaran kritik.
Sejumlah tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya menilai bahwa jika informasi tersebut benar, maka hal itu dapat mencederai semangat independensi yang seharusnya menjadi fondasi utama gerakan masyarakat sipil.“LSM memiliki fungsi mulia sebagai pengawas jalannya pemerintahan.
Karena itu, integritas dan independensi harus dijaga. Ketika muncul dugaan hubungan finansial dengan pihak yang diawasi, tentu masyarakat akan mempertanyakan objektivitas kritik yang selama ini disampaikan,” ujar salah seorang tokoh masyarakat.
Fenomena ini juga memunculkan diskusi lebih luas mengenai etika gerakan sosial dan pentingnya menjaga jarak profesional antara aktivis dengan pejabat publik.
Banyak pihak menilai bahwa kritik terhadap pemerintah harus lahir dari kepentingan masyarakat, bukan karena motif pribadi ataupun kepentingan tertentu.
Di sisi lain, hingga saat ini belum terdapat keterangan resmi dari RK terkait informasi yang beredar tersebut. Karena itu, publik tetap diharapkan mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak menarik kesimpulan sebelum seluruh fakta terungkap secara jelas.
NTerlepas dari benar atau tidaknya informasi tersebut, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kepercayaan publik merupakan modal utama bagi setiap organisasi masyarakat sipil.
Sekali integritas dipertanyakan, maka kredibilitas yang dibangun selama bertahun-tahun dapat tergerus dalam waktu singkat.
Pengamat sosial menilai, masyarakat saat ini semakin kritis dalam menilai setiap gerakan dan kritik yang diarahkan kepada pemerintah.
Tidak hanya substansi kritik yang diperhatikan, tetapi juga rekam jejak, konsistensi sikap, serta integritas pihak yang menyampaikan kritik tersebut.Karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan independensi tetap menjadi prinsip yang harus dijaga oleh setiap elemen masyarakat yang mengklaim diri sebagai pengawas jalannya pemerintahan demi menjaga marwah gerakan sosial dan kepercayaan publik.(Tmr-Ifan)
About the Author
